SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur, Budiman rapat jelang verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat (KKS) oleh Tim pusat.
Rapat digelar di Panggung Upacara Lapangan Soekarno Hatta Malili, Minggu (6/8/2023). Hadir Ketua Forum KKS Luwu Timur, Sufriaty Budiman dan Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari, usai apel besar Hari Pramuka ke-62.
Hadir juga Sekda Bahri Suli, Asisten dan Staf Ahli, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu Timur.
Dohri As’ari menjelaskan, verifikasi lanjutan ini merupakan penajaman dari dokumen laporan KKS yang telah dilaporkan secara tertulis kepada Tim Pusat.
“Jadi Tim Pusat ingin memastikan apakah sudah benar dokumen yang dilaporkan secara tertulis sudah sama, untuk itulah dilakukan verifikasi lanjutan,” imbuhnya.
Lanjutnya, verifikasi lanjutan ini akan dilakukan secara virtual pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023.
“Jadi nanti ada pemaparan dulu, setelah itu akan ada penajaman kepada para OPD yang bertanggungjawab disetiap tatanan,” tambah Dohri.
“Saat ini, Luwu Timur sudah dua kali memegang penghargaan KKS tertinggi yakni Swastisaba Wistara. Tahun 2023 ini akan menjadi ketiga kalinya jika kita berhasil meyakinkan Tim Pusat bahwa dokumen tertulis itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan. Insha Allah kita bisa pertahankan peghargaan itu,” jelas Dohri.
Ketua Forum KKS Lutim, Hj. Sufriaty mengingatkan bahwa, dari sembilan tatanan ada beberapa indikator, dari indikator itu kemarin Ia sudah sampaikan ke teman-teman untuk dibagi.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa, tidak semua OPD yang terkait langsung yang akan mendapatkan pertanyaan, tetapi ada OPD yang tidak terkait dalam tatanan ini akan di tanya juga.
“Dari awal saya sudah sampaikan agar bapak ibu yang merasa tidak masuk dalam tatanan itu tetap antisipasi dan siap sedia menjawab pertanyaan jika diajukan,” tegas Sufriaty.
Sementara Bupati Luwu Timur, H. Budiman berpesan agar semua Kepala OPD menguasai setiap OPD nya, misalnya berapa perusahaan yang sudah terbit ijinnya, pastilah Kepala DPMPTSP tahu jumlahnya, Pendidikan, berapa jumlah sekolah, kesehatan, berapa jumlah Puskesmas, kepala OPD terkait wajib tahu semua ini.
“Nanti akan ditanyakan semua kebijakan-kebijakannya. Yang penting apa yang kita sodorkan dalam dokumen, itulah yang kita jelaskan,” ujarnya.
Terakhir, orang nomor satu di jajaran Pemkab Lutim ini juga menegaskan agar di tanggal 9 Agustus nanti para Kepala OPD tidak ada yang meninggalkan Luwu Timur.
“Kepala OPD tidak usah dulu tinggalkan Lutim, mari kita sama-sama mengikuti verifikasi lanjutan KKS dari Tim Pusat, Insha Allah kita bisa mempertahankan predikat Swastisaba Wistara ini,” jelas Budiman.
