SAOKAREBA – Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur HM Siddiq BM meminta PT Prima Utama Lestari (PUL) mengutamakan penerimaan pekerja lokal.
Diutarakan Siddiq dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PUL pada Jumat (21/6/2024).
RDP ini merupakan tindaklanjut DPRD menyusul keluhan warga, terutama dari Desa Ussu, Kecamatan Malili.
“Saya memberikan penegasan kepada PT PUL terkait keluhan warga yang lahannya diminta untuk dibeli oleh PT PUL, namun harga yang ditawarkan tidak sesuai,”
“Harga lahan warga dibeli dengan bervariasi, dan ada pemilik lahan yang tidak mau menjual lahannya mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk menjualnya,” kata Siddiq.
Dia meminta PT PUL terbuka kepada publik dan pemerintah mengenai berapa sebenarnya nominal harga yang ditentukan oleh perusahaan untuk pembelian lahan masyarakat, sehingga tidak ada kecurigaan yang saling timbul.
Selain itu, Siddiq menekankan bahwa kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani permasalahan antara warga dan perusahaan.
Jika pemerintah desa tidak mampu menangani permasalahan tersebut, sebaiknya pemerintahan di desa tersebut dibubarkan saja, karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan warganya sendiri.
Siddiq juga menuturkan adanya laporan dari warga mengenai pemerintah Desa Ussu yang tidak mau menandatangani atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT).
SKT baru bisa diterbitkan dan ditandatangani jika pemilik lahan menyetujui pembayaran dari PT PUL. Baru setelah itu, pihak Pemdes Ussu siap menandatangani dan menerbitkan SKT tersebut.
“Saya ingatkan perusahaan agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam pembelian lahan masyarakat,”
“Jangan hanya perusahaan yang diuntungkan sementara masyarakat dirugikan. Jika memang seperti itu, lebih baik perusahaan tidak beroperasi di daerah kami, daripada warga yang menjadi korban,” tegas Siddiq.
