SAOKAREBA – Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo menegaskan fungsi legislatif tidak berhenti pada pengalokasian anggaran.
“Ttapi juga mencakup pengawasan ketat terhadap distribusi dan penggunaan bantuan pemerintah, demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Harisah.
Disampaikan Harisah saat reses perseorangan masa sidang III tahun 2024–2025 di Desa Balantang, Kecamatan Malili, baru-baru ini.
Ratusan masyarakat hadir serta perwakilan dari berbagai OPD, termasuk Dinas Perikanan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas tarkim, dinas PU/PR, vabinsa, serta pemerintah desa dari Balantang, Baruga, dan Puncak Indah.
“Kami hadir bukan hanya untuk menampung aspirasi, tapi juga memastikan program bantuan tidak disalahgunakan. Bantuan harus tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya,” kata Harisah.
Harisah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan, sebagai bentuk komitmen terhadap layanan dasar.
Sementara untuk sektor pendidikan, pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan dan menyediakan beasiswa sejak semester awal bagi pelajar berprestasi atau dari keluarga kurang mampu.
“Jika masih ada anak-anak kita yang belum mendapatkan beasiswa, orang tua bisa segera mendaftarkan. Fasilitas ini sudah tersedia, tinggal bagaimana kita manfaatkan secara adil,” ujarnya.
Harisah menegaskan, reses bukan sekadar menyerap aspirasi, melainkan juga memperjuangkannya dalam bentuk program nyata.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengawasi jalannya program pemerintah di desa masing-masing.
“Saya ini perwakilan dari bapak dan ibu di DPRD. Aspirasi yang bapak ibu sampaikan hari ini, akan saya bawa dan perjuangkan,” katanya.
