SAOKAREBA – Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menilai langkah Pemkab Luwu Timur menggelar High Level Meeting (HLM) bersama vendor PT Vale Indonesia Tbk dan perusahaan lainnya adalah langkah baik.
Menurutnya, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui kepatuhan pajak.
Bagi Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, upaya ini sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menjadi mitra kerja pihaknya.
“Kita sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah. Ini bukan hanya pertemuan formal, tapi awal untuk membangun kesadaran wajib pajak, terutama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Luwu Timur,” ujar Firman, Kamis (14/8/2025).
Dia menjelaskan bahwa pengelolaan pajak daerah idealnya berjalan melalui dua jalur utama.
Pertama, intensifikasi, yaitu memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta mengoptimalkan pengawasan.
Kedua, ekstensifikasi, yaitu memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak baru, dan menyasar sektor-sektor usaha yang sebelumnya belum tergarap.
Firman menilai kombinasi keduanya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Tugas kami di Komisi II adalah memastikan semua potensi PAD tergarap maksimal. Pajak yang dibayarkan perusahaan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” tegasnya.
Firman juga berharap hasil HLM ini melahirkan komitmen konkret dari seluruh perusahaan di Luwu Timur untuk lebih taat pajak, sehingga target PAD bisa tercapai dan kemandirian fiskal daerah semakin kuat.
