SAOKAREBA – Kepala desa yang nyaleg di Kabupaten Luwu Timur diwajibkan mundur dari jabatannya. Sebelum mundur Inspektorat Luwu Timur akan audit kades yang nyaleg.
“Secara etik harusnya mundur dari jabatan (kades) karena dia sudah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) dari partai politik tertentu saat didaftrakan,” kata Muhammad Abu Komisioner KPU Luwu Timur, Kamis (25/5/2023).
Sebenarnya tidak ada larangan bagi kades yang hendak maju menjadi wakil rakyat.
Namun, mereka harus mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya harus mengundurkan diri sebagai kades dan pengunduran dirinya tidak dapat ditarik kembali.
Menurut Abu, terkait pengunduran diri tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 12 yang berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
“Salah satu syaratnya dalam hal bakal calon sebagai yang masih berstatus PNS, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD harus mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali,” ujarnya.
Abu melanjutkan, Bacaleg yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD) menyerahkan surat pengunduran diri dengan melampirkan bukti tanda terima pengunduran dirinya yang diterbitkan instansi terkait.
Sementara itu, Inspektur Luwu Timur Salam Latief mengatakan sebelum bupati mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian, pihaknya akan melakukan audit atau pemeriksaan keuangan.
“Jadi sebelum mundur ataupun diberhentikan sebagai kades kami bentuk tim untuk mengaudit perihal keuangan di desa.
“Audit ini untuk memastikan tidak ada lagi permasalahan mengenai keuangan yang dikelola para kades sewaktu menjabat. Dari sini baru kami keluarkan rekomendasi bebas temuan,” kata Salam.
