SAOKAREBA – Kerukunan Keluarga Malili (KKM) meminta PT Vale Indonesia menyiapkan konsep kesiapan tenaga kerja lokal di Luwu Timur.
Disampaikan Ketua KKM, HM Arfah BM menyikapi rencana pembangunan pabrik High-Pressure Acid Leach (HPAL) PT Vale Indonesia di Ibukota Luwu Timur, Kecamatan Malili.
“PT Vale seharusnya sudah menyiapkan konsep terkait kesiapan tenaga kerja lokal. Hal yang dinantikan masyarakat ini tak kunjung terlaksana,” kata Arfah, Sabtu (3/2/2024).
Pabrik peleburan berteknologi HPAL menghasilan jenis nikel yang bernama Mix Hydroxide Precipitate (MHP) dan Mixed Sulphide Precipitate (MSP) yang dapat dimanfaatkan untuk komponen baterai kendaraan listrik.
Rencana pembangunan pabrik HPAL PT Vale Indonesia di Kecamatan Malili, membutuhkan 6.000 tenaga kerja.
Arfah mengatakan, PT Vale belum duduk bersama masyarakat dan pemerintah daerah membahas kesiapan tenaga kerja pembangunan pabrik smelter.
“Sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali,” imbuh Arfah
Sebaiknya kata dia, PT Vale sudah menyampaikan konsep dan kebutuhan tenaga kerja lokal.
Termasuk melakukan pelatihan tenaga kerja lokal secara sistematis.
“Saya kira sudah menjadi kewajiban perusahaan menyiapkan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan,”
“Dengan begini, tidak ada alasan lagi jika tenaga kerja lokal kita kalah karena minim kemampuan,” kata Arfah.
Tak disiapkannya tenaga kerja lokal yang baik, maka komitmen PT Vale terkait konsep pembangunan tenaga kerja lokal dipertanyakan.
Chief Operating Officer PT Vale Indonesia Tbk Abu Ashar sudah menyampaikan rencana pembangunan HPAL pada kegiatan UKW di Sorowako pada 2023. Rencana pembangunan HPAL di Malili tahun 2023 dimulai.
Pabrik ini kata Abu Ashar, akan mengolah limonite atau bijih nikel berkadar rendah dari lokasi tambang PT Vale di blok Sorowako, menjadi mixed hydroxide precipitate (MPH). MPH inilah dijadikan bahan untuk komponen baterai kendaraan listrik.
Estimasi kapasitas produksi dari pabrik HPAL PT Vale Indonesia di Kecamatan Malili, sebesar 60.000 ton.
Dan membutuhkan jumlah Karyawan sekitar 6000 orang dengan memprioritaskan warga lokal.
