SAOKAREBA – Juru bicara Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Firman Udding menekankan, APBD bukan sekadar dokumen, tapi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar warga.
“PAN memetakan tujuh fokus utama, antara lain pendidikan, kesehatan, penguatan SDM, dan transformasi digital,”
“Masih ditemukan ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan layanan rujukan yang belum merata di beberapa kecamatan,” kata Firman tantangan strategis penyusunan APBD 2026 pada rapat paripurna, Jumat (21/11/2025).
Sektor ekonomi, PAN menyoroti ketergantungan masyarakat pada pertambangan. Fraksi PAN pun mendorong penguatan UMKM lewat pelatihan vokasi, akses pembiayaan, dan pemasaran digital agar ekonomi lokal lebih mandiri.
Sejumlah proyek daerah juga perlu evaluasi, seperti pembangunan gedung badan keuangan daerah.
Pengalihan sementara anggaran dianggap penting untuk menjaga stabilitas keuangan tahun ini.
Fasilitas publik juga menjadi perhatian. Pompa pipanisasi di Pongkeru disebut belum optimal, padahal berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Firman menegaskan, semua masukan PAN bertujuan agar anggaran tak hanya sesuai aturan, tapi berdampak nyata bagi warga. PAN menerima seluruh Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
