SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menegaskan, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026.
“Pemkab Luwu Timur siap mengoptimalkan implementasi kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Irwan.
Irwan di sela kegiatan high level meeting (HLM) tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Dari kegiatan ini, diharapkan terbangun harmonisasi kebijakan yang semakin solid antara Pemprov Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota.
Sehingga pengendalian inflasi berjalan lebih efektif dan transformasi digital keuangan daerah dapat terlaksana secara optimal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi. Hadir unsur Forkopimda Sulsel, Sekprov Sulsel, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia, para bupati, sekda, asisten perekonomian, kepala BKAD, kepala Bapenda, kepala dinas pertanian dan kepala dinas Dagkop UKMP se-Sulsel.
Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian inflasi.
Serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bupati Irwan Bachri Syam didampingi asisten perekonomian, kepala bagian perekonomian, kepala dinas pertanian, kepala dinas ketahanan pangan.
Juga kepala dinas perdagangan, kepala badan pendapatan daerah (Bapenda), kepala badan keuangan dan aset daerah (BKAD), serta kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah Luwu Timur.
Forum tersebut, dibahas berbagai strategi penguatan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat kerja sama antar daerah.
Adapun agenda TP2DD menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
