SAOKAREBA – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur meminta Pemkab menyusun APBD tahun anggaran 2027 secara cermat, transparan, dan tepat sasaran.
Anggaran diharapkan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pedalaman.
Diutarakan Rusdi Layong dalam pemandangan umum fraksi atas Ranperda APBD 2027 pada rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026).
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2,213 triliun, sedangkan belanja direncanakan Rp 2,263 triliun. Selisihnya menimbulkan defisit sekitar Rp 49,196 miliar.
Menyikapi hal itu, Fraksi GPR meminta pemerintah daerah menetapkan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Program yang belum terealisasi pada APBD 2026 juga diminta dievaluasi untuk dipertimbangkan kembali, dengan tetap memperhatikan urgensi dan kapasitas fiskal.
Fraksi GPR juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara terukur dan berkelanjutan agar tidak bergantung pada sumber tertentu.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah didorong mengembangkan sektor di luar pertambangan guna membuka peluang usaha dan lapangan kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.
Menurut GPR, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
