SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026).
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi. Komitmen ini disepakati bersama Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPKP, LKPP, para kepala daerah, dan ketua DPRD.
Rakor dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Irwan menegaskan penandatanganan ini bukan sekadar seremonial.
“Ini adalah janji kita kepada masyarakat bahwa pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.
Menurut Irwan, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Pemkab Luwu Timur akan memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola pengadaan, dan memastikan APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawas. “Kami siap diawasi dan siap memperbaiki diri,” katanya.
Irwan berharap komitmen ini dapat meningkatkan kepercayaan publik.
“Kalau masyarakat percaya, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan kesejahteraan bisa kita wujudkan bersama,” katanya.
Rakor tersebut turut membahas strategi pencegahan korupsi, peningkatan pengawasan internal, dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang transparan.
