SAOKAREBA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur mengingatkan PT Vale agar segera membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp 211,059 miliar.
Tagihan tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Penerbitan SKPDKB merupakan bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Target penerimaan itu sudah tercantum dalam APBD 2026
Fraksi PDI Perjuangan menilai, jika pajak itu tidak dibayar hingga 25 Desember 2026, kemandirian fiskal daerah akan terganggu.
Sejumlah program prioritas bupati, seperti beasiswa, bantuan sosial lansia, dan pupuk gratis bagi petani, terancam sulit direalisasikan.
Fraksi menegaskan, pajak MBLB merupakan pajak kabupaten/kota berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Dengan demikian, pajak ini menjadi bagian dari PAD.
Jika objek pajak yang sah tidak dipungut, daerah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diterima.
Fraksi juga meminta PT Vale memberi kepastian hukum, yakni membayar atau mengajukan keberatan secara resmi, bukan bersikap tidak jelas.
“Fraksi PDI Perjuangan akan tetap mengawal dan memperjuangkan hak-hak kabupaten,” demikian pernyataan fraksi.
Pihak PT Vale Indonesia telah dimintai konfirmasi, namun belum memberikan tanggapan.
