SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (8/4/2025).
LKPD Unaudited ini diterima Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, setelah penandatanganan berita acara serah terima oleh kedua pihak.
Bupati Irwan harap agar LKPD yang diserahkan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentu berharap laporan keuangan yang diserahkan hari ini juga dapat meraih opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya,” harap Irwan.
Ia menjelaskan, laporan yang diserahkan mencakup berbagai dokumen penting, antara lain paporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
“Kami berharap laporan yang diserahkan ini nantinya dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang,” tambahnya.
Irwan mengatakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu berharap tidak terdapat permasalahan signifikan yang bersifat material sehingga dapat mempengaruhi opini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024.
“Kami berharap kepala daerah beserta jajaran dapat selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pemeriksa untuk menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang tidak tersampaikan,” jelas Winner Franky.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan didampingi Wakil Ketua DPRD Lutim, Harisah Suharjo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ramadhan Pirade, Inspektur Lutim, Salam Latif, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Muhammad Said, serta sejumlah staf terkait. (kominfo-sp)
