SAOKAREBA – Warga memblokir akses jalan di dua lokasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Senin (28/9/2026).
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mendatangi lokasi dan menggelar mediasi dengan massa.
Pemblokiran dilakukan di Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, dan Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda.
Warga menuntut kejelasan ganti rugi lahan yang terendam akibat aktivitas operasional perusahaan serta transparansi rekrutmen tenaga kerja lokal oleh sejumlah kontraktor.
Irwan hadir bersama unsur kepolisian, perwakilan PT Vale Indonesia, serta sejumlah kepala dinas yaitu Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Joni Patabi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Thobrani, dan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparmudora) Muhammad Safaat DP.
Di hadapan massa, Irwan menyatakan menghargai aspirasi warga.
“Saya mengapresiasi masyarakat sekalian yang menyampaikan aspirasi ini sebagai wujud kepedulian dalam memperjuangkan para pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan,” ujarnya di lokasi.
Ia meminta penyampaian aspirasi berikutnya dilakukan melalui forum diskusi tanpa menutup jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
Perwakilan warga menyebut banyak calon tenaga kerja lokal telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, mulai dari medical check-up (MCU), pelatihan, hingga pengambilan foto kartu identitas (badge), tetapi belum dipanggil bekerja.
Seorang demonstran meminta PT Vale menindak kontraktornya.
“Setiap kali ada rekrutmen, warga kami selalu tertolak. Kami mempertanyakan apakah Dusun Togo ini tidak termasuk kawasan desa pemberdayaan?” katanya.
Menanggapi hal itu, Irwan menginstruksikan Kepala Disnaker mendata warga yang telah lolos seleksi tetapi belum dipekerjakan.
Seluruh tuntutan warga dicatat pemerintah daerah untuk dibahas dalam pertemuan khusus dengan pimpinan perusahaan.
Irwan meminta perwakilan warga dan pemuda hadir dalam pertemuan itu.
Irwan juga menyatakan pemerintah daerah akan mengawal tuntutan tersebut.
“Jika pihak perusahaan tidak mengindahkan dan menuntaskan persoalan masyarakat ini, maka seluruh kegiatan operasional perusahaan tersebut tidak akan boleh berjalan,” katanya.
