SAOKAREBA – Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Juru bicara Fraksi Golkar, Wahidin Wahid mengingatkan, APBD sebagai instrumen pembangunan perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Diutarakan Wahidin dalam pendapat akhir Fraksi Golkar terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (10/7/2026).
Fraksi Golkar juga menerima dan menyetujui ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Fraksi Golkar juga memberikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Wahidin mengatakan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang semakin baik.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan belanja modal.
“Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat perencanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran, mempercepat penyelesaian dokumen teknis, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa,”
“Serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Wahidin.
Langkah tersebut diperlukan agar realisasi pembangunan dapat berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujar akrab Wahidin Wahid.
