SAOKAREBA — Warga Desa Harapan, Kecamatan Malili, meminta dasar kerja sama komersial antara PT CLM dan PT PDS terkait penggunaan jalan hauling dibuka secara transparan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur, Senin (21/9/2026).
RDP itu membahas persoalan penggunaan lahan warga yang telah bersertifikat hak milik (SHM) di wilayah operasional perusahaan.
Selain mempersoalkan penguasaan fisik lahan dan proses hukum yang masih berjalan, warga mempertanyakan penggunaan jalan hauling yang diduga terkait hubungan komersial antara PT CLM dan PT PDS selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Warga meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka objek tanah yang digunakan, periode pemanfaatan, dasar penguasaan, serta pihak yang menerima manfaat ekonomi dari kerja sama tersebut.
Perwakilan warga, Awaluddin, menyampaikan bahwa IUP merupakan izin untuk menjalankan kegiatan pertambangan dan bukan bukti kepemilikan atas tanah.
“IUP adalah izin untuk menjalankan kegiatan pertambangan, bukan sertifikat kepemilikan tanah,”
“Jika lahan bersertifikat masyarakat digunakan dan dikomersialkan, penyelesaian dengan pemegang hak harus dipastikan,” katanya di hadapan anggota Komisi III.
Warga turut meminta dilakukan verifikasi bersama antara peta atau koordinat jalan hauling, SHM, gambar ukur, serta kondisi aktual di lapangan, untuk memastikan apakah bidang tanah yang digunakan dalam kerja sama CLM–PDS telah diselesaikan haknya dengan pemilik sah.
Pada kesempatan yang sama, warga lainnya, Azwar Anwar, meminta DPRD tidak hanya memeriksa keberadaan IUP, tetapi juga memastikan pemegang izin telah memenuhi kewajiban penyelesaian hak atas tanah milik warga.
Warga merujuk Pasal 136 dan Pasal 138 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), yang mengatur bahwa kewenangan pertambangan terpisah dari kepemilikan tanah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, warga mendorong dilakukannya pemeriksaan objektif terhadap dokumen penggunaan lahan dan kompensasi.
Awaluddin menambahkan, kepastian hukum bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun pemilik tanah menjadi kunci untuk mencegah konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Investasi yang kuat harus dibangun bersama kepastian bagi perusahaan dan pemilik tanah. Jika hak dan kewajiban diselesaikan, konflik berkepanjangan dapat dihindari,” ujarnya.
