SAOKAREBA – Fraksi DPRD Luwu Timur memberikan catatan ke ke pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan APBD 2023.
Catatan itu dituangkan dalam Rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur tahun anggaran 2023, Senin (8/7/2024).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Usman Sadik, juga dihadiri Wakil Bupati, Moh Akbar Andi Leluasa, segenap Anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup Pemkab Lutim.
Dalam laripurna tersebut seluruh fraksi membacakan pandangan fraksinya untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut.
Terhadap pandangan umum fraksi PAN yang disampaikan Harisah Suharjo, terkait beberapa pasar yg tidak berfungsi selama ini.
Kemudian, pembangunan Poned tahun 2023 yang ada di Puskesmas Mahalona , hingga saat ini belum difungsikan karena belum ada alkesnya.
Fraksi Gerindra, yang disampaikan Sarkawi A Hamid, yaitu permasalahan alat pertanian yang menjadi tulang punggung para petani kita, masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkhusus kepada dinas terkait.
Khususnya alat mesin tanam, alat mesin lanen dan terutama lupuk. ”Ini yang banyak dirasakan dan dikeluhkan oleh petani kita.” ujar Sarkawi.
Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ober Datte, terhadap kekayaan bersih (Ekuitas Dana) 3,491 Triliun lebih, pencapaian pendapatan daerah yang melebihi target daerah yaitu 100,10 persen serta pembangunan daerah yang tidak menggunakan APBD tapi menggunkan dana CSR.
Selanjutnya pandangan umum fraksi Golkar yang disampaikan oleh Abdul Kanal, mengenai serapan APBD agar dapat mengantisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD.
Kemudian Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Suprianto terkait SILPA Tahun 2023, SILPA akan menjadi bahan dan pembenahan perencanaan pembangunan kedepan dan memaksimalkan arah kebljakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi SILPA anggaran di tahun berikutnya.
Terakhir pandangan umum fraksi Hanura yang disampaikan oleh Abduh, untuk orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dan mendorong Pemerintah Daerah untuk berinovasi menghasilkan pendapatan daerah.
