SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur meminta seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri aktif melaporkan kondisi serta kebutuhan sekolah agar persoalan pendidikan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Bupati saat memimpin rapat bersama kepala sekolah SD dan SMP negeri se-Kabupaten Luwu Timur di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur, Rabu (2/9/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari kondisi infrastruktur dan kekurangan mobiler hingga persoalan perundungan atau bullying serta bahaya narkoba di kalangan pelajar.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Karena itu, kepala sekolah diminta tidak ragu menyampaikan berbagai kekurangan yang masih ditemukan di satuan pendidikan masing-masing.
“Kalau ada sekolah rusak, kebutuhan infrastruktur sekolah, lapor ke dinas, Dewan Pendidikan atau langsung ke saya,” tegasnya.
Menurutnya, laporan dari sekolah penting agar pemerintah dapat menentukan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Mulai dari ruang belajar, fasilitas pendukung hingga mobiler yang digunakan siswa dan guru.
“Laporkan fakta di lapangan, apa yang kurang, langsung kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Bupati mengatakan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Program Kartu Pintar atau beasiswa menjadi salah satu prioritas, namun peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan membantu biaya pendidikan.
“Program Kartu Pintar memang prioritas Pemkab, tapi soal infrastruktur pendidikan juga tidak boleh diabaikan,” katanya.
Selain fasilitas sekolah, rapat tersebut turut membahas persoalan bullying dan bahaya narkoba.
Menurut Bupati, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar dan berkembang.
Karena itu, persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan siswa perlu ditangani bersama oleh sekolah, pemerintah, orang tua, dan lingkungan sekitar.
Rapat tersebut dihadiri para kepala sekolah SD dan SMP negeri se-Kabupaten Luwu Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta anggota Dewan Pendidikan Luwu Timur.
Bagi pemerintah daerah, laporan dari sekolah menjadi pintu awal untuk mengetahui kebutuhan yang benar-benar dirasakan siswa dan tenaga pendidik.
Dengan data yang jelas, pembangunan dan perbaikan di sektor pendidikan diharapkan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi sesuai kebutuhan di lapangan.