SAOKAREBA – Komisi III DPRD Luwu Timur menyoroti sejumlah masalah perizinan dan tata kelola operasional PT PUL, Selasa (6/10/2026).
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Badawi Alwi menyebut beberapa dokumen krusial hingga kini belum dipenuhi perusahaan.
Diantaranya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin pemanfaatan ruang laut.
Badawi juga mempertanyakan keberadaan Terminal Khusus (Tersus).
Izinnya tercatat atas nama PT PUL, tetapi pengerjaan di lapangan dilakukan pihak lain.
Di lapangan, Badawi menjelaskan, box culvert yang dipasang mengarah ke area Pertamina berfungsi mengalihkan debit air agar tidak mengalir langsung dan merusak jalan poros.
Ia juga mengklarifikasi lokasi penampungan endapan (settling pond) yang sebelumnya ditinjau, dengan menjelaskan perbedaan letak antara Blok 1 dan Blok 3.
Untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya, Komisi III akan melakukan peninjauan lapangan susulan besok pukul 09.00 Wita.
Peninjauan itu akan mengevaluasi tata ruang, kelayakan fasilitas penampungan air, dan kejelasan pengelolaan Tersus.
