SAOKAREBA – Petani tidak cukup hanya didorong meningkatkan produksi. Ketika panen tiba, mereka juga harus mendapat harga yang layak dan kepastian pasar.
Persoalan itu menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPRD Luwu Timur dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mengatakan regulasi tersebut harus benar-benar memberi perlindungan kepada petani, terutama ketika menghadapi kenaikan biaya produksi dan anjloknya harga hasil pertanian.
“Jangan sampai biaya produksi meningkat, tenaga dan waktu telah dicurahkan, tetapi ketika panen tiba harga justru jatuh dan petani mengalami kerugian,” kata Firman.
Menurutnya, petani membutuhkan kepastian agar usaha tani yang mereka jalankan tidak berakhir dengan kerugian saat memasuki masa panen.
Karena itu, dalam Ranperda tersebut pemerintah daerah diarahkan menyediakan informasi harga hasil pertanian secara berkala. Pemerintah juga dapat memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha, termasuk perjanjian jual beli yang adil.
Perlindungan terhadap petani dari gejolak harga komoditas unggulan daerah juga menjadi bagian yang didorong dalam regulasi tersebut.
“Kita ingin petani tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa hasil produksinya dapat dipasarkan dengan harga yang wajar dan menguntungkan,” ujarnya.
Firman menilai persoalan petani tidak berhenti pada produksi dan harga. Hasil pertanian yang melimpah tanpa pasar yang jelas justru dapat menjadi masalah baru.
Karena itu, pemerintah daerah didorong membuka akses pasar, mempromosikan komoditas unggulan daerah, serta mengembangkan pemasaran berbasis teknologi informasi.
Dukungan juga diarahkan pada pemenuhan standar mutu, keamanan pangan, sertifikasi, pengemasan, pelabelan hingga distribusi hasil pertanian.
Langkah tersebut dinilai penting agar produk petani tidak hanya terserap pasar lokal, tetapi memiliki peluang masuk ke pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, Firman mendorong hubungan antara petani dan pelaku usaha dibangun sebagai kemitraan yang sehat, bukan hubungan yang membuat salah satu pihak berada pada posisi lemah.
Ia menekankan pentingnya transaksi yang transparan, harga yang wajar, kesepakatan yang jelas dan pembayaran tepat waktu.
“Transaksi antara petani dan pelaku usaha harus dilakukan dengan prinsip harga yang wajar, kesepakatan yang jelas, pembayaran tepat waktu, serta tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Menurut Firman, jika pola kemitraan berjalan adil, posisi tawar petani dapat semakin kuat. Di saat yang sama, pelaku usaha tetap memperoleh pasokan hasil pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pembahasan Ranperda ini pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada lahirnya aturan baru. Perlindungan petani harus terasa sampai ke tingkat petani, terutama ketika mereka menghadapi persoalan paling nyata: biaya produksi, harga panen dan kepastian pasar.
