SAOKAREBA – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan data inflasi daerah serta sejumlah langkah pengendalian harga dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V, di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Pemaparan disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luwu Timur, Andi Juana Fachruddin, mewakili Bupati Luwu Timur.
Menurut data yang disampaikan, inflasi Luwu Timur secara year on year (yoy) pada Agustus 2026 tercatat 2,34 persen, sementara secara month to month (mtm) daerah itu mengalami deflasi 0,43 persen.
Pemkab Luwu Timur mengklaim capaian tersebut merupakan hasil penerapan strategi 4K serta koordinasi dengan instansi vertikal, tanpa merinci indikator atau data pembanding yang mengukur kontribusi masing-masing langkah terhadap angka inflasi tersebut.
Andi Juana menyebut Bupati Luwu Timur ikut memantau distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersama Satgas Pemantauan BBM.
Dia tidak menjelaskan temuan konkret dari pemantauan tersebut, termasuk ada-tidaknya kasus penyimpangan distribusi yang terungkap selama pengawasan berlangsung.
Terkait elpiji bersubsidi, Pemkab Luwu Timur menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai PT Vale Indonesia agar tidak menggunakan tabung LPG 3 kilogram.
Kebijakan tersebut disebut bertujuan mengarahkan LPG bersubsidi kepada kelompok yang berhak.
Belum ada penjelasan mengenai mekanisme pengawasan kepatuhan terhadap instruksi ini maupun sanksi bagi ASN atau pegawai yang melanggar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang membuka HLM tersebut, meminta kepala daerah mengambil langkah antisipatif sebelum harga kebutuhan pokok naik.
Dia mendorong penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini,”
“Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak. Gunakan dana BKK, jangan takut karena itu diperbolehkan,” kata Jufri Rahman.
Deputi Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, memaparkan kondisi inflasi di Zona V yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.
Firman menekankan perlunya evaluasi kinerja TPID di masing-masing daerah, namun tidak disebutkan daerah mana saja yang kinerjanya dinilai belum optimal dalam forum tersebut.
HLM turut dihadiri Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah dari Luwu, Luwu Utara, dan Kota Palopo.
Andi Juana didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur.
