DPRD Luwu Timur

Reses di Masiku, Aripin Ingatkan Warga Soal Larangan Perambahan Kawasan

×

Reses di Masiku, Aripin Ingatkan Warga Soal Larangan Perambahan Kawasan

Sebarkan artikel ini

SAOKAREBA – Anggota DPRD Luwu Timur, Aripin, mengingatkan masyarakat Desa Masiku, Kecamatan Towuti, agar memahami aturan terkait larangan perambahan kawasan hutan.

Pesan tersebut disampaikan Aripin saat menggelar reses perseorangan di Desa Masiku, Minggu (16/8/2026). Selain menyerap aspirasi warga, reses juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan perlindungan kawasan.

Aripin menjelaskan, larangan perambahan kawasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan penting agar aktivitas masyarakat tidak berujung pada pelanggaran hukum.

“Reses ini bukan hanya soal menyerap aspirasi. Bagi saya, ini juga momentum untuk bersilaturahmi dan bertemu kembali dengan masyarakat,” ujar Aripin.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui batas-batas kawasan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting terutama bagi warga yang aktivitas sehari-harinya bersentuhan langsung dengan lahan dan kawasan sekitar.

Di sisi lain, Aripin memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap menjadi bagian dari perhatian DPRD. Berbagai kebutuhan warga akan dicatat dan dikawal sesuai kewenangan serta mekanisme perencanaan pembangunan.

Ia mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Karena itu, setiap kebutuhan harus melalui proses perencanaan dan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan anggaran.

“Apa yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan kawal. Tentu tidak semua bisa langsung terealisasi,” katanya.

Aspirasi warga Masiku yang berkaitan dengan akses jalan, pertanian, infrastruktur dan pelayanan dasar diharapkan tetap masuk dalam pembahasan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Bagi Aripin, reses bukan sekadar agenda bertemu warga. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan di lapangan sekaligus menjelaskan bahwa setiap usulan membutuhkan proses sebelum benar-benar menjadi program pembangunan.

Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat tetap terjaga sehingga kebutuhan warga dapat diperjuangkan secara bertahap dan tepat sasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *