SAOKAREBA – Anggota DPRD Luwu Timur, Aripin mengapresiasi pemerintah kabupaten melulali Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pemantauan BBM Subsidi untuk mengurai antrean panjang di SPBU.
Satgas telah memberlakukan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar.
Kebijakan ini berlaku mulai 10 hingga 30 September 2026, dengan penentuan hari berdasarkan tanggal kalender.
Angka terakhir pada plat kendaraan menjadi acuan untuk menentukan ganjil atau genap.
Aripin menilai, kebijakan ini sedikit banyaknya mengurangi antrean panjang di SPBU.
“Alhamdulillah, ganjil genap mengurai antrean,” kata Aripin, Minggu (13/9/2026).
Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian (Disdagkop) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, menjelaskan bahwa Satgas akan turun langsung mengawasi pelaksanaan aturan ini di lapangan.
Termasuk mengantisipasi oknum pengendara yang mencoba mengakali sistem dengan menggunakan plat nomor palsu atau plat gantung.
“Kita akan periksa surat tanda nomor kendaraan (STNK). Jadi mereka tidak bisa curang,” kata Senfry, Kamis (10/9/2026).
Di sisi lain, muncul harapan dari masyarakat agar kebijakan ini turut melibatkan pihak kepolisian, khususnya untuk memverifikasi keaslian STNK serta menindak kendaraan yang menunggak pajak.
Warga berharap kendaraan yang terindikasi menjadi alat “pelangsiran” BBM dan belum membayar pajak dapat langsung ditindak di tempat.
Bagi warga yang setiap hari harus mengantre demi mendapatkan BBM, kebijakan ini disambut dengan optimisme.
“Kebijakan ini bagus untuk mengurai antrean panjang. Jadi ada selang-seling saat mengisi, dan masyarakat bisa lebih mudah kebagian BBM,” ujar salah satu warga yang tengah mengantre di SPBU.
