SAOKAREBA – DPRD Luwu Timur menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (13/7/2026).
Persetujuan ditandai penandatanganan antara Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge.
Hadir Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, anggota DPRD, jajaran kepala OPD, dan unsur Forkopimda.
DPRD juga menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027 dari Pemkab Luwu Timur untuk dibahas.
Bupati Irwan mengatakan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah.
Serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang sehat. Shingga setiap program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Bupati Irwan.
Irwan juga apresiasi sinergi antara pemkab dan DPRD yang terjalin dan telah memberikan hasil positif.
“Salah satunya dengan kembali diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-14 kalinya atas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025,” ujar Irwan.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan struktur Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi Pendapatan daerah: Rp 1.940.177.879.029,73.
Belanja dan transfer: Rp 1.903.722.715.773,05, Penerimaan pembiayaan: Rp 20.959.994.713,34.
Pengeluaran pembiayaan: Rp 35.774.000.000,00, SILPA tercatat sebesar Rp 21.641.157.970,02.
Sementara itu, lanjut Bupati, Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025–2029, RKPD Tahun 2027, serta kondisi ekonomi makro dan kemampuan keuangan daerah.
Tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 adalah “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, yang diarahkan pada penguatan pelayanan publik dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
