SAOKAREBA – Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte menyatakan kesiapannya mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Konflik Agraria, menyusul aksi unjuk rasa Aliansi Tani Luwu Timur di gedung DPRD, Kamis (24/9/2026).
Pembentukan Pansus menjadi salah satu tuntutan utama massa aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.
Massa aksi diterima di ruang aspirasi DPRD oleh Ober Datte bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisa Sueharjo.
Dalam pertemuan tersebut, Ober menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah persoalan konflik agraria yang disampaikan aliansi, sekaligus meminta massa menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan proses pembentukan Pansus.
Massa yang memadati ruangan menyambut pernyataan itu dengan sorak-sorai.
Pansus rencananya akan memanggil pihak-pihak terkait guna mendalami sejumlah kasus yang disoroti dalam aksi.
Diantaranya konflik lahan petani Laoli yang bersinggungan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), persoalan Blok Tanamalia, kasus eks Sindoka, serta sengketa lahan dengan PTPN Mantadulu.
Aliansi Tani Luwu Timur menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi petani yang selama ini hidup berdampingan dengan ketidakpastian atas tanah garapan mereka.
Mereka mendesak pemerintah daerah dan provinsi mengevaluasi izin pertambangan dan perkebunan yang dinilai mengancam ruang hidup serta sumber penghidupan warga.
Sekaligus menolak pengambilalihan lahan masyarakat untuk kepentingan investasi, pertambangan, maupun perkebunan.
