SAOKAREBA – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah memperkuat anggaran pendidikan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Permintaan ini disampaikan menyusul temuan kekurangan fasilitas di sejumlah sekolah di wilayah tersebut.
Juru Bicara Fraksi GPR, Imanuddin, menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang membahas Ranperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Dalam pandangannya, Imanuddin menyatakan fraksi GPR menemukan sejumlah persoalan pendidikan berdasarkan hasil kunjungan dan monitoring ke beberapa satuan pendidikan.
Temuan yang paling banyak muncul adalah minimnya mebeler atau perabot sekolah.
“Minimnya mebeler terjadi hampir di seluruh sekolah yang kami kunjungi,” kata Imanuddin.
Selain persoalan mebeler, Fraksi GPR juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas dengan mempertimbangkan kondisi bangunan serta jumlah siswa di masing-masing sekolah.
Di luar sektor pendidikan, Fraksi GPR turut meminta pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber pendapatan daerah dan tidak hanya mengandalkan pengelolaan anggaran yang sudah tersedia.
“Pemerintah daerah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan,” ujar Imanuddin.
Fraksi GPR juga meminta anggaran dalam perubahan APBD diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, dengan menyebut sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian.
Pada akhir rapat, Fraksi GPR menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
