SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan bahwa seluruh 116 masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, akan diprioritaskan untuk bekerja di kawasan industri tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Irwan saat konferensi pers mengenai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan PSN Kawasan Industri PT IHIP di Kopi Tiam, Jalan Hertasning, Kota Makassar, Jumat (7/8/2026).
“Kami juga memastikan keluarga kami yang 116 orang, termasuk 30 keluarga kami yang ada di sana (Laoli), wajib dipekerjakan di kawasan industri ini,” ujar Irwan.
Selain memperoleh kesempatan bekerja, masyarakat terdampak juga akan diberi ruang untuk berusaha sehingga dapat merasakan manfaat ekonomi dari hadirnya kawasan industri IHIP di Luwu Timur.
Irwan menjelaskan, berdasarkan data pemerintah terdapat 116 petani yang terdampak. Dari jumlah tersebut, 83 petani telah menerima uang santunan, sementara 30 petani belum mengambil santunan yang telah disiapkan.
Adapun tiga orang lainnya tidak menerima santunan karena berdasarkan hasil verifikasi diketahui berada di luar lahan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Nilai santunan ditetapkan oleh tim independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rinaldi Alberth Baroto & Rekan. Hasil pendataan menunjukkan terdapat 61.813 tanaman dan 44 rumah kebun yang menjadi objek penilaian.
Irwan menegaskan, pemerintah tidak ikut campur dalam proses penilaian tersebut. Seluruh tahapan dilakukan secara independen dengan pendampingan langsung dari para petani.
“Selama proses penilaian dilakukan tim independen didampingi petani tanpa pendampingan pemerintah,” kata Irwan.
Untuk pembayaran santunan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp16 miliar.
Sebanyak Rp 11.242.559.700 telah dibayarkan kepada 83 masyarakat penerima, sedangkan lebih dari Rp 5 miliar dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili dan dapat diambil oleh para petani setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak pascapengosongan lahan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu Timur.
“Keluarga yang belum memasuki rumah yang kami siapkan (hunian sementara), agar ditempati. Rumah kami siapkan, fasilitas kami siapkan, mudah-mudahan keluarga kami di sana legowo bisa masuk ke rumah yang pemda siapkan,” imbuh Irwan.
Iwan, salah seorang petani yang menyetujui nilai santunan, mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut setelah konflik berlangsung cukup lama.
Sebagai perwakilan petani, Iwan mengaku, pada awalnya ia bersama petani lainnya bersikap tegas menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan.
Namun, seiring berjalannya proses, mereka melihat adanya iktikad baik dari pemerintah yang terus membuka ruang komunikasi dengan para petani.
Menurutnya, pemerintah bahkan menunjuk tim independen untuk menghitung ulang nilai tanaman dan bangunan milik petani agar proses penilaian dilakukan secara lebih objektif.
Selain membahas nilai ganti rugi, para petani juga meminta adanya jaminan bagi masa depan anak cucu mereka.
Permintaan itu diwujudkan melalui sebuah rekomendasi yang diterbitkan pemerintah daerah.
Bagi Iwan dan petani lainnya, nilai utama dari kesepakatan tersebut bukan hanya besaran ganti rugi, melainkan isi rekomendasi yang telah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan PT IHIP, karena dinilai memberikan manfaat dan kepastian yang lebih besar bagi masyarakat terdampak.
Sebagai informasi, PSN PT IHIP merupakan proyek dengan nilai investasi sekitar USD 8,6 miliar atau setara sekitar Rp154 triliun (kurs Rp17.900 per USD). Kawasan industri tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 45.000 tenaga kerja.
Melalui pelaksanaan proyek strategis nasional ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung investasi sekaligus memastikan hak-hak masyarakat terdampak tetap diperhatikan dan dilindungi.
