SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memanggil 13 pemilik dan pengelola SPBU di wilayahnya, Selasa (15/9/2026), menyusul keluhan warga soal antrean panjang kendaraan yang terus terjadi di sejumlah SPBU.
Pertemuan digelar di ruang rapat kerja bupati, Kantor Bupati Luwu Timur, itu turut dihadiri perwakilan Depot Pertamina Karang-karangan, Kapolres AKBP Ario Putranto, Wakapolres Kompol Hajriadi, Kasi Intel Kejari Luwu Timur Dery Fuad, perwakilan Kodim, anggota DPRD, serta sejumlah kepala OPD.
Dalam pertemuan itu, Irwan mengungkapkan bahwa SPBU Ussu menjadi titik dengan persoalan paling banyak.
Dia menduga antrean panjang yang membuat warga harus menunggu lama untuk mendapat BBM bukan semata soal stok, melainkan karena praktik pelangsir yang seolah dibiarkan berjalan di SPBU tersebut.
“Kalau disimpulkan di Luwu Timur antre karena adanya pelangsir. Kalau ini tidak diantisipasi, begini terus kondisinya,” ujar Irwan.
Dugaan itu diperkuat rekaman yang beredar di grup pelangsir, yang mengindikasikan adanya kerja sama antara pelangsir dan operator SPBU untuk mengatur waktu pengisian.
Irwan menegaskan, sebanyak apa pun stok BBM disiapkan, warga tetap akan kesulitan mendapat bagian selama praktik ini masih berlangsung.
“Kalau pun stok memenuhi, kalau pelangsir beroperasi tidak akan ada cukupnya ini BBM,” katanya.
Dia juga menyoroti kurangnya jumlah petugas operator di lapangan yang turut memperlambat pelayanan.
“Dua nozel satu orang yang tangani, ini pasti lambat pelayanannya. Pastikan pihak SPBU, operator ini siap, tidak seperti yang sekarang,” tegasnya.
Kepala Diskoperindag Luwu Timur, Senfry Oktavianus mengatakan, pemerintah menemukan beberapa bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di SPBU seperti, operator sengaja tidak mengikuti surat edaran bupati dengan memberikan pengisian yang full kendaraan tertentu (pelangsir).
Operator sengaja tetap mengisi BBM walaupun keterangan di barcode tertulis sudah mengisi di SPBU (barcode berwarna kuning).
Operator atau pengawas memberikan informasi/arahan di dalam grup pelangsir untuk diarahkan masuk ke SPBU pada jam-jam tertentu.
Operator sengaja tetap mengisi kendaraan tertentu (pelangsir) yang berulang kali masuk dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) barcode.
Menanggapi temuan itu, perwakilan Depot Pertamina Karang-karangan, Eri, menyatakan pihaknya memiliki mekanisme sanksi berjenjang bagi SPBU yang terbukti melanggar prosedur.
“Kalau ada indikasi pelanggaran di SPBU, ada pembinaan berupa pemutusan suplai, seminggu atau sebulan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres AKBP Ario Putranto memastikan pihaknya tengah mendalami video yang diduga memperlihatkan operator SPBU memobilisasi pelangsir untuk masuk mengisi BBM.
Ia menegaskan penutupan SPBU bisa direkomendasikan bila bukti pelanggaran cukup kuat.
“Saya sudah bicara dengan bupati, saya sudah lihat. Kalau ada bukti saya peroleh, kami rekomendasikan SPBU ditutup. Kita berupaya disini ciptakan hal yang baik,” ujar Ario.
Ia menambahkan, kepolisian tidak ingin masyarakat yang berhak mendapat BBM justru dirugikan akibat praktik segelintir pihak. “Kami tidak mau masyarakat yang berhak dapat BBM tapi terkendala karena persoalan ini. Kami minta juga pihak Pertamina untuk mengawasi,” imbuhnya.
Kapolres pun mengajak seluruh pemilik SPBU untuk berkomitmen bersama menuntaskan persoalan ini agar tidak terus berulang.
“Ini butuh kerja sama kita. Permasalahan ini akan berulang kalau tidak ada komitmen bersama,” jelasnya.
Kebijakan Ganjil-Genap diperketat untuk mengatasi antrean, Satuan Tugas Pengawasan dan Pemantauan BBM Subsidi telah menerapkan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM, berlaku sejak 10 hingga 30 September 2026.
Penentuan hari mengacu pada tanggal kalender, dengan angka terakhir pada plat kendaraan sebagai acuan ganjil atau genap.
Meski kebijakan ini sudah berjalan, di lapangan masih ditemukan warga yang mengakali aturan dengan menggunakan plat nomor palsu atau plat gantung agar bisa mengisi BBM di luar jadwal yang ditentukan.
Untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, satgas kini turut memeriksa STNK setiap kendaraan guna memastikan kesesuaiannya dengan plat nomor yang terpasang.
