SAOKAREBA – Masyarakat Dusun Laoli, Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur sudah resah dengan berlarut-larutnya konflik lahan di Dusun Laoli.
Keresahan mereka dia tumpahkan di jalan raya dengan menggelar aksi long march di Jalan Trans Sulawesi, Desa Harapan, Sabtu (1/8/2026).
Long march bentuk unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan dengan berjalan kaki secara bersama-sama.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan masyarakat asli Lampia mendukung percepatan PSN yang ada di Lampia.
Massa mayoritas adalah kaum perempuan. Pesan mereka jelas, menolak pengaruh dari pihak luar yang diduga menghalangi PSN masuk ke Lampia.
Dalam seruan mereka, “kami minta LBH keluar dari kampung kami. Biar kami yang urus kampung kami,”
Hal yang sama diteriakkan kaum perempuan yang terdiri dari ibu rumah tangga itu saat long march di jalan.
Massa juga memberikan dukungan terbuka untuk mempercepat proses pengosongan lahan di lokasi konflik.
“Kami dukung pemerintah, karena kami tahu itu bukan hak kami, bukan lahan kami,” ujar Rukmini, perempuan yang ikut long march.
Dia juga heran dengan narasi yang tersebar luas di media sosial bahwa masyarakat Lampia teraniaya.
“Kami baik-baik saja, malah kami mendukung PT IHIP masuk di kampung kami, buat lapangan pekerjaan agar anak cucu kami bisa bekerja,” lantang Rukmini.
Sebagai masyarakat asli Lampia, dia heran kenapa banyak warga dari luar yang menggarap lahan di lokasi tersebut.
“Kami rasa pemerintah sudah baik dengan menyiapkan nilai santunan untuk tanaman dan bangunan mereka, cuma mereka yang tidak mau mendengar,” katanya.
Dia juga heran dengan isu yang terus berubah-ubah, diawali penolakan nilai uang santunan, pelanggaran HAM hingga mengarah pada penolakan PSN.
“Tanah itu hak pemerintah, kami ingin lapangan pekerjaan terbuka, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk warga luar Luwu Timur,” imbuhnya.
Tokoh masyarakat Lampia, Daeng Paliweng menegaskan, status lahan tersebut adalah milik pemerintah, pengosongan wajar dilaksanakan.
“Pemerintah tidak mungkin berbuat salah, langkah pengosongan sudah tepat, terus terang saya dukung pemerintah,” katanya.
Sebagai informasi, lahan di Dusun Laoli merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tercatat dalam Sertipikat Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 dengan luas sekitar 394,5 hektare.
Lahan tersebut merupakan kompensasi pengganti kawasan hutan yang digunakan PT Inco Tbk (kini PT Vale Indonesia Tbk) untuk pembangunan PLTA Karebbe.
Penyerahan aset itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Luwu Timur saat itu, Andi Hatta Marakarma, dan PT Inco pada tahun 2006.
Lahan ini akan menjadi lokasi program strategis nasional (PSN) untuk PT IHIP.
