SAOKAREBA – Fraksi Partai Golkar DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Khususnya pada pos belanja modal, menyusul masih rendahnya tingkat serapan anggaran hingga memasuki triwulan ketiga tahun ini.
Permintaan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Bangkit Revormansyah Pratama dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan rancangan perubahan APBD sesuai jadwal yang ditetapkan.
Meski demikian, fraksi tersebut meminta pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program kerja karena waktu efektif pelaksanaan anggaran dinilai semakin terbatas.
“Ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah daerah karena sisa waktu efektif pengerjaan anggaran hanya sekitar tiga bulan,” kata Bangkit.
Ia menyebut realisasi belanja daerah masih rendah, sementara waktu pelaksanaan anggaran tersisa sekitar tiga bulan hingga akhir tahun anggaran.
Atas dasar itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja modal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, serta menajamkan skala prioritas program agar anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar juga meminta agar setiap penyesuaian program dan anggaran dalam perubahan APBD dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Setiap penyesuaian program dan anggaran harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Bangkit.
Ia menambahkan, perubahan anggaran tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar tingginya angka serapan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Sembari menyatakan akan mengawal proses pembahasan agar tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan yang akuntabel, efisien, dan transparan.
