SAOKAREBA – PT Kawasan Industri Terpadu Luwu Timur (PT KITLT) diduga ikut terlibat dalam dinamika konflik lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Dugaan mencuat karena Manajer Eksternal PT KITLT, Acong Taruna Negara, kerap kali terlihat berada di tengah aksi penolakan yang dilakukan sebagian petani saat pemerintah berupaya menguasai kembali aset miliknya.
Kehadiran Acong di setiap tahapan konflik pun memunculkan pertanyaan di tengah publik.
Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah konflik di Laoli murni merupakan perjuangan petani atau terdapat kepentingan lain, termasuk unsur persaingan bisnis.
Jika ditelusuri, Acong tercatat beberapa kali bergabung bersama kelompok petani yang menolak kebijakan pemerintah.
Peristiwa pertama terlihat pada Kamis, 15 Januari 2026.
Saat itu, usai pertemuan antara petani dengan rombongan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto, Kepala Kejaksaan Negeri, serta jajaran Forkopimda, Acong terlihat kembali menemui para petani yang masih bertahan di lokasi setelah rombongan pemerintah meninggalkan area.
Selanjutnya, pada Rabu, 29 April 2026, ketika proses pembersihan lahan (land clearing) dilaksanakan, Acong kembali terlihat berada di barisan depan bersama massa yang menolak masuknya alat berat. Ia bahkan ikut melakukan upaya menghalau proses pembersihan lahan.
Terbaru, saat proses pengosongan lahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur pada Kamis, 30 Juli 2026, Acong kembali bergabung bersama kelompok petani yang melakukan penolakan.
Ia tampak aktif melakukan protes dan upaya menghalau jalannya pengosongan lahan. Bahkan mobil operasional PT KITLT terlihat diparkir di jalan untuk menghalangi aparat masuk ke dalam lokasi pengosongan.
Pada saat itu, masih terdapat sekitar 30 petani yang bertahan melakukan penolakan.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terdapat 116 warga terdampak dalam proses tersebut.
Sebanyak 86 orang telah menerima santunan, sedangkan 30 orang lainnya belum menerima karena tidak menyetujui nilai santunan yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian independen.
Manajer Eksternal PT KITLT, Acong Taruna Negara, membantah kehadirannya di Laoli mewakili perusahaan.
Dia menegaskan dirinya hadir sebagai pihak yang mewakili ahli waris Mangade To Magi.
“Tak ada hubungannya dengan KITLT. Saya sebagai pihak Mangade to Magi,” ujarnya Acong, Sabtu (1/8/2026) malam, dikutip dari Tekepe.
Menurut Acong, pihak Mangade To Magi mengklaim memiliki lahan seluas 1.197 hektare (Ha) yang disebut telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya sejak 2021.
“PBB dibayar Rp 55 juta per tahun,” katanya.
Ia juga mengklaim kawasan tersebut telah dikelola sejak 1969 yang menurutnya dibuktikan dengan keberadaan tanaman damar.
Selain itu, Acong menyatakan sekitar 200 hektare dari lahan seluas 394,5 hektare yang diklaim sebagai aset Pemkab Luwu Timur berada di dalam wilayah yang diklaim Mangade To Magi. ReferensiGeografis
“Ada salah titik di peta waktu penyerahan PT Vale ke Pemda,” katanya.
Terkait upaya hukum, Acong mengaku tidak mengetahui perkembangan proses gugatan.
“Saya fokus di lapangan. Jadi tidak tau soal itu,” tandasnya.
Sementara itu, saat proses pengosongan lahan berlangsung, ahli waris Mangade To Magi, Arfah Syam, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke pengadilan terkait sengketa lahan tersebut.
Kepala Bagian Hukum Setda Luwu Timur, Zulkifli, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan resmi mengenai adanya gugatan terkait lahan PSN di Lampia maupun Laoli.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan adanya gugatan hukum terkait lahan PSN di Lampia dan Laoli tersebut,” ujarnya.
