SAOKAREBA – Publik perlu mencermati dinamika konflik lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Luwu Timur, yang isunya nampak bergeser seiring waktu.
Sejak awal rencana proyek strategis nasional bergulir di lahan aset Pemkab Luwu Timur ini, sejumlah warga yang bermukim, menuntut ganti rugi lahan.
Ganti rugi lahan tidak mungkin dilakukan Pemkab Luwu Timur mengingat lahan tersebut adalah aset pemda.
Lahan itu tercatat dalam Sertipikat Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 dan berasal dari kompensasi pengganti kawasan hutan yang digunakan PT Inco Tbk, yang kini bernama PT Vale Indonesia Tbk, saat membangun PLTA Karebbe.
Meski demikian, pemerintah berinisiatif memberikan santunan sebagai pengganti nilai tanaman dan bangunan petani.
Santunan Pengganti Tanaman dan Bangunan
Pada awal proses, pembahasan publik lebih banyak berfokus pada besaran santunan tanaman dan bangunan bagi warga yang mengelola lahan.
Diketahui, pemerintah menetapkan nilai santunan berdasarkan hasil penilaian independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Dari 116 warga yang terdata, sebanyak 86 warga menerima santunan yang ditetapkan KJPP, sementara 30 warga belum menerima karena menganggap nilai santunan belum sesuai harapan.
Untuk melindungi hak warga yang menolak tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menitipkan dana konsinyasi Rp 5 miliar lebih di Pengadilan Negeri (PN) Malili.
Namun sikap 30 warga yang masih menolak mengambil nilai santunan itu kemudian dipersepsikan bahwa pemerintah tidak memerhatikan hak-hak petani.
Muncul Isu Dugaan Pelanggaran HAM
Menjelang dan setelah pelaksanaan pengosongan lahan, perhatian publik bergeser pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Pemberitaan dan diskusi di berbagai media lebih banyak menyoroti aspek kemanusiaan dalam proses pengosongan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan setelah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku serta melibatkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban.
Pemerintah juga menyampaikan telah menyiapkan langkah-langkah penanganan pasca-pengosongan, seperti penyediaan rumah kontrakan sementara dan bantuan pemindahan barang milik warga yang masih layak digunakan.
Bergeser ke Penolakan PSN
Dalam perkembangan berikutnya, diskusi publik tidak lagi hanya membahas santunan maupun pelaksanaan pengosongan lahan.
Tetapi juga meluas pada penolakan terhadap pembangunan kawasan industri yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Perdebatan kemudian berkembang pada isu yang lebih luas, seperti arah pembangunan, investasi, dampak sosial, dan pengelolaan kawasan industri di Luwu Timur.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memandang bahwa seluruh tahapan pengosongan lahan merupakan bagian dari proses penataan aset daerah dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
