SAOKAREBA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendesak pemerintah daerah memperkuat pengendalian belanja dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026,.
Anggota Fraksi PDIP Harisal, mengatakan pengawasan tersebut diperlukan agar perubahan anggaran tidak hanya diarahkan untuk mengejar tingkat serapan.
Menurutnya, setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus disertai alasan yang jelas, urgensi yang kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur.
“Anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga instrumen politik dan instrumen manajemen,” kata Harisal.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjelaskan penyebab setiap kegiatan yang mengalami pengurangan atau perubahan anggaran.
“Sehingga perubahan APBD dapat menyasar akar persoalan, bukan sekadar memindahkan anggaran antarprogram,” ujarnya.
Selain soal pengawasan, PDIP juga meminta pemerintah mengarahkan perubahan APBD 2026 kepada sektor-sektor yang paling membutuhkan.
Harisal menilai anggaran tersebut harus menghasilkan perbaikan pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya diukur dari besaran serapan.
PDIP turut meminta agar hasil evaluasi pelaksanaan APBD pokok dijadikan dasar dalam menentukan arah perubahan anggaran 2026.
Langkah ini, menurut Arisal, diharapkan dapat mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran sekaligus memastikan uang rakyat kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat.
