SAOKAREBA – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD setempat mempertemukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan masyarakat Kecamatan Angkona, khususnya warga di tiga desa yang terlibat sengketa lahan, Mantadulu, Tawakua, dan Taripa.
Pertemuan dipimpin langsung Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di ruang rapat bupati, Kantor Bupati Luwu Timur, Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Selasa (15/9/2026).
Dari unsur DPRD Luwu Timur, hadir Muhammad Iwan, I Wayan Suparta, dan Abdul Halim. Turut hadir unsur Forkopimda, pihak PTPN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Angkona, kepala desa, serta Asisten, Staf Ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sengketa ini bermula sejak 1994 dan berakar pada kesepakatan tukar guling (ruislag) sekitar 1.000 hektare antara Pemkab Luwu dan PTPN, serta pengembangan kebun seluas sekitar 4.000 hektare.
PTPN mencatat lahan tersebut sebagai aset perusahaan berdasarkan skema ruislag. Di sisi lain, masyarakat mengaku telah menguasai lahan sejak 1977 melalui program transmigrasi, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Tanah (SKT), serta sebagian lahan garapan yang diwariskan turun-temurun.
Sejak 1996, PTPN bersama Pemda Luwu menawarkan program plasma sebagai jalan keluar. Sebagian program telah berjalan dan lahannya dikembalikan, namun sebagian lahan lain hingga kini masih diklaim sebagai kebun inti PTPN.
Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih klaim, ketegangan sosial, terhambatnya produktivitas ekonomi, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kehidupan warga.
Pemerintah daerah bersama DPRD dan sejumlah pihak lain telah melakukan berbagai upaya fasilitasi dan mediasi, tetapi hingga kini belum tercapai penyelesaian final.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD berharap persoalan antara masyarakat dan PTPN dapat segera menemukan titik temu.
