News

Pemkab Luwu Timur Genjot Kawasan Lada Bebas Kawasan Hutan dan Kepastian Jalan Mahalona–Bantilang

×

Pemkab Luwu Timur Genjot Kawasan Lada Bebas Kawasan Hutan dan Kepastian Jalan Mahalona–Bantilang

Sebarkan artikel ini

SAOKAREBA – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor perkebunan.

​Kepala Bapperida, Kamal Rasyid mengatakan, ​Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui gagasan bupati tengah merancang Kawasan Lada Terpadu guna mendongkrak produktivitas petani lada (merica) di daerah.

Fokus utama dalam perancangan ini adalah memastikan lokasi kawasan lada terpadu tidak bersinggungan dengan kawasan hutan sehingga aman dari sisi hukum.

“Langkah antisipatif ini diambil agar ke depannya program tersebut berjalan lancar, produktif, dan tidak menimbulkan persoalan hukum bagi para petani maupun pemerintah daerah,” kata Kamal.

​Dia juga menjelaskan soal adanya pertanyaan masyarakat seputar IUP PT Vale Indonesia.

Menurutnya, kewenangan terkait IUP Vale bukan berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat.

Sehingga kata Kamal, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai batas kewenangan pengambilan keputusan di tingkat daerah dan pusat.

​Selain itu, ​Kabar baik juga datang bagi masyarakat di wilayah Mahalona dan Bantilang. Akses infrastruktur jalan yang dinanti-nantikan akhirnya memasuki babak eksekusi. ​

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Luwu Timur, Hendro, mengatakan, ruas jalan Mahalona–Bantilang dipastikan mulai dikerjakan tahun 2026 – 2027 dengan total anggaran mencapai Rp 27 miliar.

“Proyek tersebut sedang dalam proses tahapan administrasi dan teknis di balai terkait sebelum fisik jalan mulai digarap di lapanga,”

“​Langkah-langkah strategis ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi teknis dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat Luwu Timur, baik dari segi ekonomi kerakyatan maupun konektivitas wilayah,” katanya.

​Selain itu, kata Hendro, komitmen pembangunan infrastruktur wilayah ini semakin diperkuat melalui alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini, yang difokuskan untuk dua titik krusial di Kecamatan Towuti:

Peningkatan Jalan Ruas Bantilang – Masiku – Rauta (Batas Sultra) sebesar Rp 3.050.000.000.

– ​Peningkatan Jalan Ruas Pekaloa – Bantilang Desa Mahalona: Sebesar Rp 4.500.000.000.

​Dengan tambahan alokasi BKK provinsi ini, total anggaran yang digelontorkan untuk pembenahan infrastruktur jalan di wilayah Mahalona dan sekitarnya semakin kuat, demi memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak roda perekonomian lokal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *