SAOKAREBA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Luwu Timur meminta pemerintah daerah mengevaluasi sejumlah program yang belum berjalan maksimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Permintaan itu disampaikan agar perubahan APBD tidak hanya menambah nilai anggaran, tetapi juga berdampak nyata pada percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Harisal, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026).
Dalam pandangannya, fraksi tersebut menilai perubahan APBD 2026 perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran yang selama ini dinilai masih bermasalah.
Harisal meminta pemerintah daerah mengidentifikasi penyebab sejumlah program dalam APBD pokok 2026 belum terlaksana secara maksimal.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah faktor penghambat, mulai dari birokrasi, kapasitas teknis organisasi perangkat daerah (OPD), kualitas perencanaan, hingga kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Menurut Harisal, kegiatan yang selama ini terkendala perlu dijadwalkan ulang secara realistis agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Ia mengingatkan, penumpukan pekerjaan pada periode akhir tahun berpotensi menurunkan kualitas pembangunan sekaligus membuat penggunaan anggaran menjadi kurang efisien.
Atas dasar itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah memprioritaskan kegiatan yang sifatnya mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, agar perubahan APBD 2026 benar-benar dirasakan hasilnya oleh warga Luwu Timur.
