SAOKAREBA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menyampaikan permintaan khususnya, kepada media, penggiat lingkungan dan LSM.
Ini terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Irwan meminta, para pemerhati membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mengawal, mengavaluasi pelaksanaan komitmen lingkungan di kawasan IHIP.
“Saya minta teman media, penggiat lingkungan, LSM dan sebagainya, ayo bersama-sama pemerintah daerah kita mengawal proses pelaksanaan tahapan, pengerjaan smelter di IHIP,”
“Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dari seluruh masyarakat terutama penggiat lingkungan untuk sama-sama, kita mengawal kawasan industri di Luwu Timur,” ujar Irwan.
Itu diutarakan Irwan saat memberikan keterangan pada konferensi pers Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam pembangunan PSN Kawasan Industri PT IHIP di Kopi Tiam, Jl Hertasning, Kota Makassar, Jumat (7/8/2026).
Dalam konfrensi pers itu, bupati didampingi Kabag Pemerintahan, Andi Muhammad Reza, Kasatpol PP Baharuddin, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah, Syamsul Risal dan Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli.
Dalam konfrensi pers itu, bupati juga meluruskan informasi yang tersebar di ruang publik.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjelaskan status lahan yang menjadi lokasi PSN yang memiliki dasar hukum yang jelas.
Riwayatnya dimulai ketika izin lokasi PT Nusdeco dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Luwu (sebelum pemekaran) pada 1998, sehingga lahan kembali menjadi kewenangan pemerintah.
Selanjutnya, pada 2007, PT International Nickel Indonesia Tbk. (kini PT Vale Indonesia Tbk.) memperoleh Hak Pakai seluas 395,81 hektare sebagai lahan kompensasi PLTA Karebbe.
Sebagai lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan lindung, PT Inco berkewajiban untuk terus melakukan penghijauan (reboisasi) di atas lahan tersebut. Pada tahun 2008, terbit aturan baru yang membolehkan PT Inco membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sebagai alternatif reboisasi.
Dalam hal ini PT Inco memilih membayar PNBP sampai sekarang, meskipun kegiatan reboisasi sudah dilaksanakan pada tahun 2007.
Kondisi itu membuat sejumlah warga berupaya masuk ke lahan itu dengan membabat pohon yang sudah ditanam dalam proyek reboisasi.
