SAOKAREBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur berkomitmen Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Diutarakan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam saat konfrensi pers di Kopi Tiam, Jl Hertasning, Kota Makassar, Jumat (7/8/2026).
Selama konfrensi pers, bupati didampingi Kabag Pemerintahan, Andi Muhammad Reza, Kasatpol PP Baharuddin, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah, Syamsul Risal dan Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli.
Irwan menegaskan, menghormati hak asasi manusia, serta mengedepankan pemulihan penghidupan masyarakat terdampak dalam konflik lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur.
Untuk itu, Pemkab Luwu Timur tidak ujug-ujug melakukan penertiban dan pengosongan lahan di lokasi PSN, tetapi tetap memperhatikan hak masyarakat terdampak.
Dari data pemerintah, dari 116 petani, sebanyak 83 petani yang telah menikmati uang santunan. Adapun 30 petani belum mengambil uang santunan.
Sementara tiga orang lainnya, diketahui berada di luar lahan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setelah dilakukan verifikasi, sehingga tidak diberikan santunan.
Bupati Irwan Bachri Syam mengatakan, besaran santunan sepenuhnya ditentukan oleh penilai independen, bukan oleh pemerintah daerah.
Tim independen yang dimaksud adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rinaldi Alberth Baroto & Rekan.
Dari hasil pendataan menunjukkan, terdapat 61.813 tanaman, dan 44 rumah kebun yang menjadi objek penilaian.
Pun saat penilaian dilaksanakan, pemerintah tidak mau ikut campur untuk mendampingi tim independen di lokasi.
“Selama proses penilaian dilakukan tim independen didampingi petani tanpa pendampingan pemerintah,” ujar bupati.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan lebih dari Rp 16 miliar untuk pembayaran santunan tanaman dan bangunan.
Terdiri atas Rp 11.242.559.700 telah dibayarkan kepada masyarakat (83 orang). Serta lebih dari Rp 5 miliar dititipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Malili dan dapat diambil petani setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Diketahui, PSN PT IHIP merupakan proyek dengan nilai investasi sekitar USD 8,6 miliar atau setara Rp 154 triliun (kurs Rp17.900 per USD) dan diproyeksikan mampu menyerap sekitar 45.000 tenaga kerja.
Pemkab Luwu Timur berkewajiban mendukung pelaksanaan proyek nasional tersebut sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Status Hukum Lahan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjelaskan bahwa tanah yang menjadi lokasi PSN memiliki dasar hukum yang jelas.
Riwayatnya dimulai ketika izin lokasi PT Nusdeco dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Luwu (sebelum pemekaran) pada 1998, sehingga lahan kembali menjadi kewenangan pemerintah.
Selanjutnya, pada 2007, PT International Nickel Indonesia Tbk. (kini PT Vale Indonesia Tbk.) memperoleh Hak Pakai seluas 395,81 hektare sebagai lahan kompensasi PLTA Karebbe.
Sebagai lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan lindung, PT Inco berkewajiban untuk terus melakukan penghijauan (reboisasi) di atas lahan tersebut.
Pada tahun 2008, terbit aturan baru yang membolehkan PT Inco membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sebagai alternatif reboisasi.
Dalam hal ini PT Inco memilih membayar PNBP sampai sekarang, meskipun kegiatan reboisasi sudah dilaksanakan pada tahun 2007.
Kondisi itu membuat sejumlah warga berupaya masuk ke lahan itu dengan membabat pohon yang sudah ditanam dalam proyek reboisasi.
Bahkan pada tahun 2016 PT Vale melaporkan ke polisi aksi pengrusakan lahan yang membuat warga atas nama Irwan alias Iwan beserta sejumlah rekannya divonis bersalah di Pengadilan Negeri Malili setahun kemudian.
Pada 2022, PT Vale secara sukarela menghibahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan akta hibah yang dibuat oleh PPAT.
Proses hibah juga memperoleh pendapat hukum Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang menyatakan peralihan hak tersebut sah menurut hukum.
Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan luas 3.945.000 meter persegi berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 44/HPL/KEM-ATR/BPN/VIII/2024.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki dasar hukum untuk mengelola, memanfaatkan, sekaligus mengamankan aset daerah tersebut.
